PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
No. |
Pedoman Pengelolaan Administrasi |
Aksi |
1 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan |
|
2 |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. |
|
3 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). |
|
4 |
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
|
5 |
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
6 |
Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
7 |
SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama |
|
Pedoman Lainnya |
||
1 |
Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung |
|
2 |
Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung |
|
3 |
Undang - Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan |
|
4 |
Undang-Undang RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung |
|
5 |
Undang-Undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman |
|
6 |
Undang-Undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama |
|
7 | Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Sainan Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan | Download |
8 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 | Download |
9 | SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan | Download |